Isu soal gaji anggota DPR tembus Rp3 juta per hari beredar di publik, khususnya pengguna media sosial, beberapa hari terakhir.
Isu mengemuka setelah anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menyebut anggota dewan per bulan bisa menerima pendapatan hingga Rp100 juta. Hal itu disampaikan politikus tersebut saat ditanya wartawan mengenai pendapat politikus lain soal sulit mendapatkan uang halal.
Namun, ia menyebut jumlah itu merupakan pendapatan bersih atau take home pay.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Bayangkan saja kalau dibagi, jadi sehari dapat Rp3 juta. Bayangkan kalau dengan, mohon maaf ya, dengan wartawan sehari berapa? Saya sudah bersyukur sekali.”
“Terus disebut wah buka rahasia ya?” Enggaklah, uang kalian [rakyat] juga itu,” sambungnya.
Hasanuddin mengatakan jumlah itu naik dari periode sebelumnya. Kenaikan terjadi karena DPR sekarang mendapatkan tunjangan rumah.
Ia mengatakan fasilitas rumah dinas diganti dengan tunjangan sekitar Rp50 juta.
“Kan, tidak dapat rumah. Dapat rumah itu tambah Rp50 juta. Jadi take home pay itu lebih dari Rp100 [juta], so what gitu loh,” kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/8).
Sontak setelah itu, isu anggota DPR bergaji Rp3 juta per hari ramai dibicarakan masyarakat.
Kabar semakin ramai setelah beberapa waktu lalu Wakil Ketua DPR Adies Kadir menyebut selain mendapatkan tunjangan rumah Rp50 juta, anggota DPR juga mendapatkan jatah kenaikan tunjangan bensin dan beras.
Untuk bensin katanya, tunjangan anggota DPR naik dari Rp5 juta menjadi Rp7 juta per bulan.
Sementara itu, tunjangan beras naik dari Rp10 juta menjadi Rp12 juta per bulan.
“Tunjangan-tunjangan beras kami cuma dapat Rp12 juta dan ada kenaikan sedikit dari Rp10 juta kalau tidak salah. Tunjangan-tunjangan lain juga ada kenaikan sedikit-sedikit, bensin itu sekitar Rp7 juta yang tadinya kemarin sekitar Rp4-5 juta sebulan,” kata Adies kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/8).
Meski begitu, pernyataan tersebut ia ralat. Setelah melakukan pemeriksaan ulang data, Adies menyebut tidak ada tunjangan anggota DPR yang mengalami kenaikan.
“Saya ingin klarifikasi terkait dengan kemarin ada beberapa hal yang saya salah memberikan data, setelah saya cek di kesekjenan, ternyata, tidak ada kenaikan, baik itu gaji maupun tunjangan,” kata Adies di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/8).
Hal senada disampaikan Sekjen DPR Indra Iskandar.
Kepada CNNIndonesia.com, awal pekan kemarin, Indra menyebut sejatinya tidak ada kenaikan atau perubahan gaji dan tunjangan bagi DPR.
Untuk gaji, sampai saat ini pemberiannya masih berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara dan Dan surat edaran Sekjen DPR No: 9414 Tahun 2010.
– Ketua DPR Rp5.040.000 per bulan
– Wakil ketua DPR Rp4.620.000 per bulan
– Anggota DPR Rp4.200.000 per bulan
Sementara itu, tunjangan DPR per bulan diatur Surat Edaran Setjen DPR RI No.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 dan Surat Menteri Keuangan nomor S-520/MK.02/2015.
Berikut rinciannya:
– Ketua badan atau komisi Rp6.690.000
– Wakil ketua badan atau komisi Rp6.450.000
– Anggota Rp5.580.000
– Ketua badan atau komisi Rp16.468.000
– Wakil ketua badan atau komisi Rp16.009.000
– Anggota Rp15.554.000
– Ketua badan atau komisi Rp5.250.000
– Wakil ketua badan atau komisi Rp4.500.000
– Anggota Rp3.750.000
