Tunggak Setoran Retribusi, Dishub Kota Pasuruan Ancam Segel Lahan Parkir Jukir
PASURUAN – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pasuruan mulai bersikap tegas terhadap para juru parkir (jukir) nakal. Tak main-main, jukir yang kedapatan menunggak setoran retribusi kini terancam sanksi berat, mulai dari surat peringatan (SP1) hingga penyegelan lahan parkir mereka.
Tindakan disiplin ini mulai digalakkan sejak Selasa (7/7/2026), menyusul ditemukannya jukir di kawasan strategis—seperti Jalan Niaga sisi utara Kantor Pos—yang tidak menyetorkan pendapatan sesuai kesepakatan selama tiga hingga empat hari berturut-turut.
Target PAD Rp 2,5 Miliar Plt Kepala Dinas Perhubungan Kota Pasuruan, Hermanto, mengungkapkan bahwa langkah ini diambil demi mengamankan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir yang tahun ini dipatok sebesar Rp 2,5 miliar.
“Jukir sudah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan kami terkait kewajiban setor retribusi. Jika di lapangan tidak sesuai dengan kesepakatan, tentu kami tegur keras,” tegas Hermanto, Rabu (8/7/2026).
Setiap jukir di titik tersebut dibebani setoran sebesar Rp 50 ribu per hari, angka yang menurut Hermanto telah melalui kajian dan uji petik potensi pendapatan di pusat keramaian Alun-Alun Kota Pasuruan.
Ultimatum Dua Hari Bagi jukir yang telah menerima SP1, Dishub memberikan ultimatum waktu selama dua hari untuk melunasi tunggakan mereka. Jika dalam tempo tersebut setoran tetap tidak dibayarkan, Dishub tidak akan segan-segan melakukan penyegelan lahan parkir di titik tersebut.
Langkah tegas ini diharapkan menjadi efek jera sekaligus pengingat bagi seluruh juru parkir agar lebih tertib dalam menjalankan kewajibannya. Dishub menegaskan akan terus memantau seluruh titik parkir resmi di Kota Pasuruan guna memastikan kebocoran PAD dapat ditekan seminimal mungkin.
