
PASURUAN – Persoalan limbah yang mencemari sungai di Desa Baujeng, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, kembali memicu kemarahan warga. Pada Minggu (15/11/2026), warga turun ke jalan dan menggelar aksi protes di kawasan Tanggul Baujeng. Aksi ini membuat arus lalu lintas Jalan Raya Bangil–Pandaan ditutup total dari kedua arah.
Dalam video yang beredar di media sosial, ruas jalan tampak dipalang dan sejumlah kendaraan diparkir melintang. Massa berkumpul di tengah jalan, sementara kendaraan dari arah Bangil maupun Pandaan tidak bisa melintas.
Bau Busuk dan Ekosistem Rusak
Warga memprotes dugaan pembuangan limbah pabrik ke aliran sungai di desa mereka. Limbah tersebut disebut menimbulkan bau tak sedap yang mengganggu warga sekaligus merusak ekosistem sungai.
Massa mendesak dinas terkait segera mengambil langkah tegas. Menurut warga, pencemaran terus terjadi berulang kali tanpa penanganan yang serius dari pihak berwenang.
Imbas aksi tersebut, pengendara yang hendak melintas diimbau mencari jalur alternatif sampai situasi kembali normal.
Masalah Lama yang Tak Kunjung Tuntas
Protes soal limbah di Baujeng sudah berlangsung bertahun-tahun. Pada 2019, warga memasang spanduk kecaman di sepanjang sungai, lalu memblokade Jalan Raya Bangil–Pandaan sambil membakar ban. Saat itu, Kepala Desa Baujeng Sobik menyebut pencemaran sudah membuat air sumur warga tidak bisa dimanfaatkan.
Aksi serupa kembali terjadi pada Agustus 2024. Ratusan warga dari Desa Baujeng, Ngembe, dan Kenep menuntut perusahaan berhenti membuang limbah ke sungai. Menyusul aksi itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pasuruan berjanji memfasilitasi mediasi. Penjabat Bupati Pasuruan saat itu juga turun langsung ke lokasi dan mempertemukan warga dengan perwakilan 16 perusahaan di sekitar aliran Sungai Wangi.
Namun, aksi yang kembali digelar hari ini menunjukkan persoalan tersebut belum selesai sepenuhnya. Warga menilai kesepakatan yang dibuat sebelumnya belum mampu menghentikan pencemaran.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan, DLH, maupun kepolisian terkait aksi dan penutupan jalan tersebut.




