
JAKARTA – Ijazah SMA dinilai bukan ukuran mutlak kemampuan seseorang memimpin negara. Atas dasar itu, Jovi Andrea Bachtiar mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta. Ia meminta syarat pendidikan minimal SMA bagi calon presiden dan calon wakil presiden dihapus.
Permohonan itu teregistrasi di MK pada Kamis (12/11/2026) dengan Nomor Perkara 423/PUU-XXIV/2026. Dalam gugatannya, Jovi didampingi kuasa hukum Sinta Dwi Apriliyanti dan Buce Abraham Beruat.
Pasal 169 Huruf r Disorot
Ketentuan yang diuji adalah Pasal 169 huruf r UU Pemilu. Pasal ini mewajibkan capres dan cawapres berpendidikan paling rendah tamat SMA atau yang sederajat.
Menurut pemohon, menjadikan ijazah sebagai syarat mutlak pencalonan merupakan pendekatan yang “terlalu administratif” untuk menilai kapasitas seseorang menduduki jabatan kenegaraan. Kemampuan kepemimpinan, dalam pandangannya, tidak semata-mata ditentukan oleh jenjang pendidikan formal.
Pemohon juga berpendapat, syarat tersebut membatasi hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Selain itu, aturan administratif soal ijazah dinilai bisa memicu polemik berkepanjangan, terutama ketika keabsahan ijazah dijadikan persoalan politik.
Bercermin pada Amerika Serikat
Untuk memperkuat dalilnya, pemohon membandingkan aturan di Indonesia dengan Amerika Serikat. Di negara tersebut, calon presiden tidak diwajibkan memiliki ijazah SMA maupun gelar sarjana. Konstitusi AS hanya menetapkan tiga syarat utama: berusia minimal 35 tahun, warga negara AS sejak lahir, dan telah tinggal di AS sedikitnya 14 tahun.
Dalam petitumnya, pemohon meminta Majelis Hakim MK mengabulkan permohonan seluruhnya serta menyatakan Pasal 169 huruf r UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Perkara Lain Kandas
Isu ijazah capres-cawapres sebenarnya sudah lebih dulu dipersoalkan di MK. Pada hari yang sama dengan registrasi gugatan Jovi, MK menyatakan tidak dapat menerima perkara Nomor 382/PUU-XXIV/2026 yang diajukan Farhan Hilmy. Perkara itu menguji Pasal 227 huruf l UU Pemilu mengenai bukti ijazah capres dan cawapres.
Permohonan tersebut kandas karena pemohon tidak hadir dalam persidangan, sehingga alat bukti tidak dapat disahkan. Dengan putusan itu, MK tidak masuk ke pemeriksaan pokok perkara, dan aturan yang digugat tetap berlaku.
Hingga kini, syarat pendidikan minimal SMA bagi capres dan cawapres masih berlaku sambil menunggu proses persidangan perkara Nomor 423/PUU-XXIV/2026.




