Buntut Kasus di PT Pos, DPR Desak Pengawasan BUMN Diperketat

### **Buntut Kasus di PT Pos, DPR Desak Pengawasan BUMN Diperketat**
**JAKARTA** – Dugaan karut-marut tata kelola keuangan di PT Pos Indonesia rupanya memantik reaksi keras dari Senayan. Langkah Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang langsung melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan pelat merah tersebut mendapat dukungan penuh dari Komisi VI DPR RI.
Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Ganinduto, menilai langkah Danantara sudah tepat. Menurutnya, ini adalah bukti nyata komitmen pengelola BUMN dalam bersih-bersih perusahaan negara secara profesional dan transparan.
“Evaluasi ini harus terus diperkuat. Danantara punya peran krusial untuk mengidentifikasi risiko dan membereskan persoalan tata kelola di lingkungan BUMN sesuai kewenangannya,” ujar Firnando dalam keterangan tertulisnya, Minggu (5/7/2026).
**Jangan Cuma PT Pos**
Firnando menegaskan, agenda “bersih-bersih” ini jangan berhenti di PT Pos saja. Ia menuntut pendekatan serupa diterapkan secara menyeluruh di seluruh BUMN. Baginya, pengelolaan BUMN bukan main-main karena menyangkut aset dan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan hingga ke sen terkecil.
“Kami akan terus mengawasi kinerja Danantara dan seluruh BUMN. Jangan sampai ada lagi persoalan tata kelola yang terulang. BUMN harus sehat, efisien, dan berintegritas,” tegasnya.
**Sinergi dengan Penegak Hukum**
Di tengah agenda pemerintah melakukan *streamlining* atau penataan ulang BUMN, penguatan pengawasan menjadi kunci. Firnando juga memberikan apresiasi atas sinergi yang dibangun Danantara dengan aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurutnya, kolaborasi ini adalah langkah strategis untuk mencegah praktik-praktik menyimpang sejak dini. Dengan pembagian kewenangan yang jelas, proses pembenahan hingga penegakan hukum di koridor perusahaan negara diharapkan bisa berjalan tanpa hambatan.
**Fondasi Integritas**
Transformasi BUMN, kata Firnando, tidak boleh hanya mengejar profit bisnis semata. Fondasi utamanya haruslah *Good Corporate Governance* (GCG) dan budaya integritas yang kuat. Ia berharap, langkah evaluasi saat ini menjadi titik awal perbaikan sistem menyeluruh agar kepercayaan publik terhadap perusahaan negara tidak lagi tercoreng.
“Komisi VI DPR RI akan konsisten menjalankan fungsi pengawasan. Kami ingin memastikan setiap proses transformasi BUMN berjalan akuntabel dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas,” pungkas Firnando.
Apakah ada informasi lain terkait sektor BUMN yang ingin Anda ketahui lebih lanjut?