Tinjau Akreditasi RSUD Bangil, Pemkab Pasuruan Dorong Layanan Berkelanjutan dan Integrasi SIMRS Digital
PASURUAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan menegaskan komitmennya dalam memperkuat mutu layanan kesehatan dan keselamatan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangil. Penegasan ini disampaikan dalam sesi wawancara pimpinan pada rangkaian penilaian dan evaluasi akreditasi RSUD Bangil bersama tim surveyor Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) secara daring di Gedung Manajemen RSUD Bangil, Rabu (19/8/2026) pagi.
Hadir mendampingi secara langsung dalam sesi tersebut, Bupati Pasuruan HM Rusdi Sutejo (Mas Rusdi), Sekretaris Daerah Yudha Triwidya Sasongko, jajaran Dewan Pengawas, serta direksi RSUD Bangil yang dipimpin oleh Plt Direktur dr. Tri Dinar Herturini.
Mas Rusdi memaparkan bahwa arah kebijakan pelayanan RSUD Bangil difokuskan pada penguatan layanan unggulan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang berkelanjutan.
“Pelayanan di RSUD Bangil terus menunjukkan tren positif. Hal ini sejalan dengan target kita dalam menghadirkan layanan kesehatan prima sekaligus menopang operasional Puskesmas 24 jam di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan,” ujar Mas Rusdi.
Guna memastikan pengembangan berjalan tepat sasaran, Pemkab Pasuruan menerapkan pendekatan bottom-up dalam penyusunan kebutuhan sarana, prasarana, hingga ketenagaan dengan mengoptimalkan alokasi anggaran daerah, termasuk pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Selain itu, rekrutmen tenaga medis mulai tahun ini diarahkan berbasis Computer Assisted Test (CAT) guna menjaga objektivitas dan kompetensi tenaga kerja.
Dari sisi transformasi teknologi dan keselamatan pasien, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) RSUD Bangil direncanakan terintegrasi secara real-time dengan Command Center Pasuruan Satu Data. Integrasi ini disiapkan untuk memantau ketersediaan tempat tidur (bed), tren persebaran penyakit, sistem rujukan darurat, hingga pemantauan armada ambulans via GPS.
Pada kesempatan yang sama, Plt Direktur RSUD Bangil, dr. Tri Dinar Herturini, menambahkan bahwa manajemen rumah sakit tengah memperkuat tata kelola menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan penerapan SOP anti-gratifikasi.
Sejumlah program penguatan layanan publik yang terus dioptimalkan meliputi:
-
Penyediaan fasilitas gratis seperti ambulans darurat, layanan Jelita Siaga, mobil jenazah wilayah Pasuruan, serta armada pengantar pasien “Si Muter”.
-
Digitalisasi resep obat (auto-pilot) di instalasi farmasi sebagai instrumen pencegahan kecurangan (anti-fraud).
Sinergi antara Pemkab Pasuruan, Dewan Pengawas, dan jajaran manajemen diharapkan dapat menjaga kesinambungan standarisasi mutu layanan medis bagi seluruh lapisan masyarakat.
