Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 resmi disetujui dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Kabupaten Pasuruan pada Rabu (26/11/2026) sore. Proses pengesahan ini menandai berakhirnya rangkaian pembahasan panjang antara pemerintah daerah dan legislatif. Kesepakatan tersebut diresmikan melalui penandatanganan oleh Bupati Pasuruan bersama empat pimpinan DPRD. Tahun depan, anggaran APBD mengalami penurunan sekitar Rp 600 miliar akibat adanya pemotongan Transfer ke Daerah (TKD). Meski demikian, kedua pihak sepakat untuk tetap melanjutkan berbagai agenda pembangunan.
Dalam rapat paripurna tersebut, disetujui bahwa total belanja daerah tahun 2026 berada di angka Rp 3,9 triliun, sementara pendapatan diproyeksikan mencapai Rp 3,5 triliun. Selisih sekitar Rp 400 miliar akan ditutup melalui SILPA dan sumber pendapatan lain yang sah. Baik DPRD maupun Pemerintah Kabupaten Pasuruan menegaskan komitmennya untuk tetap fokus pada program prioritas meskipun berada dalam kondisi efisiensi anggaran. Ketua DPRD, Samsul Hidayat, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD tahun 2026 dan berharap anggaran tersebut dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo menegaskan bahwa penurunan anggaran tidak akan mengurangi semangat pembangunan. Ia memastikan program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti pendidikan dan infrastruktur, tetap menjadi prioritas utama. Pemkab juga berencana memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan melalui program seperti Inpres, DAK, dan skema pendanaan lainnya. Rusdi mencontohkan bahwa TPP pegawai tetap dipertahankan tanpa pemotongan, sementara program sekunder akan melalui proses evaluasi agar anggaran lebih tepat sasaran.
