Wali Kota Eri Cahyadi Jelaskan Alasan SILPA Rp 234 Miliar di Kas Pemkot Surabaya, Sebut untuk Dana Wajib Bulanan
SURABAYA – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, memberikan penjelasan terkait adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) di kas Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang mencapai Rp 234,44 miliar per Oktober 2025. Eri menepis anggapan bahwa dana tersebut murni “mengendap”, melainkan merupakan cadangan wajib yang dialokasikan untuk operasional bulanan.
Berbicara pada Selasa (28/10/2025), Eri Cahyadi memaparkan bahwa struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surabaya didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD).
”Jadi anggaran ada dua. Pendapatan yang PAD murni dari kota, dan pendapatan yang turun dari pemerintah pusat,” kata Eri. Ia merinci bahwa 75 persen pendapatan Surabaya berasal dari PAD, sementara sisanya dari dana transfer.
Karena PAD masuk secara bulanan dan tidak diterima sekaligus di awal tahun, Eri menjelaskan bahwa Pemkot harus menyisihkan dana (SILPA) untuk menjamin pembayaran kebutuhan wajib yang rutin, seperti gaji pegawai, serta tagihan listrik dan air.
”Di setiap bulan, maka harus ada uang yang memang ada SILPA,” ujarnya. “Anggaran untuk belanja wajib harus tersimpan… (Pemkot) harus mempertahankan (uang) yang rutin, yang harus kita bayar setiap bulan.”
Eri mencontohkan, kebutuhan untuk listrik dan air saja mencapai Rp 400 hingga Rp 500 juta per bulan. Ia menegaskan bahwa dana tersebut harus disimpan minimal untuk kebutuhan operasional dua bulan ke depan agar pembayaran rutin tidak terhambat.
Struktur pendapatan ini, lanjutnya, juga mempengaruhi jadwal pengerjaan proyek fisik di Surabaya. Proyek-proyek umumnya baru bisa dimulai pada Maret atau April setelah PAD terkumpul, dan ditargetkan selesai pada November. Hal ini juga dipengaruhi oleh dana transfer pusat seperti DAU dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang seringkali baru turun pada pertengahan tahun.
”Maka dari itu, hampir semua kota besar, termasuk Surabaya, baru bisa memulai proyek di pertengahan tahun. Karena uang kita itu adalah uang PAD,” tegasnya.
Eri memastikan pengelolaan SILPA di Surabaya telah sesuai aturan dan menegaskan bahwa kondisi ini wajar terjadi di daerah dengan dominasi PAD yang tinggi.
