PASURUAN – Warga di wilayah selatan Kabupaten Pasuruan tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh untuk mendapat layanan rumah sakit. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wilayah Selatan di Kecamatan Purwodadi resmi mendapat lampu hijau dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan di Gedung DPRD, Senin (16/11/2026).

Rumah sakit tipe C itu akan dibangun lima lantai dengan kapasitas 171 tempat tidur dan luas bangunan 28.675,49 meter persegi. Pembangunannya ditargetkan selesai pada September 2028. RSUD ini disiapkan untuk melayani warga Purwosari, Purwodadi, Tutur, Wonorejo, dan kawasan sekitarnya.

Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo menyebut rumah sakit tersebut sebagai kebutuhan yang sudah lama dinantikan masyarakat selatan, bukan program yang baru muncul. Menurutnya, kehadiran RSUD ini akan mendekatkan layanan kesehatan sekaligus mengurangi ketimpangan layanan antarwilayah di Kabupaten Pasuruan.

“Manfaatnya jauh lebih besar dibanding biaya yang dikeluarkan,” kata Rusdi.

Ia menambahkan, keputusan ini diharapkan menjadi warisan pembangunan yang bermanfaat bagi generasi mendatang, bukan sekadar keputusan administratif. Proyek RSUD Wilayah Selatan juga sudah tercantum sebagai prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan 2025–2029.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat. Hadir pula Wakil Bupati Shobih Asrori, pimpinan fraksi, anggota dewan, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), dan para camat. Persetujuan ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Bupati bersama Samsul Hidayat dan empat pimpinan DPRD lainnya.

Banggar Beri Sejumlah Syarat

Pembiayaan rumah sakit ini bersumber dari pinjaman daerah sebesar Rp250 miliar yang dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Pinjaman Daerah. Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Pasuruan, Agus Suyanto, menyampaikan bahwa Banggar menyetujui rencana pinjaman tersebut, tetapi khusus untuk RSUD Purwodadi dalam rancangan APBD 2027.

Banggar juga memberi sejumlah catatan. Dana pinjaman hanya boleh dipakai untuk pembangunan fisik dan manajemen konstruksi, tahapan proyek harus selaras, anggaran operasional rumah sakit harus dijamin, dan pemerintah daerah wajib melapor secara berkala kepada DPRD.

Dua usulan lain yang sempat diajukan pemkab, yaitu revitalisasi wisata Pasar Cheng Hoo dan Pemandian Alam Banyu Biru, tidak ikut disetujui. Banggar mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah dan urgensi prioritas pembangunan.

Pinjaman berjangka 10 tahun, mulai 2027 hingga 2037. Rusdi memastikan angsurannya sudah dihitung agar tidak mengganggu belanja wajib maupun layanan dasar masyarakat. Ia juga berjanji pengelolaan dana dilakukan secara transparan, diawasi, dan dievaluasi berkala untuk mencegah penyimpangan.

Sementara itu, kebutuhan peralatan, mebel, dan persiapan operasional rumah sakit yang diperkirakan mencapai Rp193,14 miliar tidak dibiayai dari pinjaman. Pos tersebut akan dipenuhi bertahap melalui APBD dan BLUD pada 2027–2032.